Kenaikan BBM Turunkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Direktur Eksekutif Mubyarto Institute Dr Fahmy Radhi MBA menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi selalu memberikan dampak terhadap penurunan tingkat kesejahteraan rakyat, bahkan memberikan kontribusi dalam pemiskinan rakyat Indonesia.
Pemberian kompensasi akibat kenaikan harga BBM dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada keluarga miskin, imbuhnya, tidak memadai untuk menomboki kenaikan harga kebutuhan pokok yang dipicu kenaikan harga BBM.
"Agar akselerasi proses pemiskinan dari dampak penaikan harga BBM tidak terjadi, jumlah dana BLSM seharusnya dinaikan menjadi sebesar Rp 200.000 hingga Rp 250.000 setiap keluarga per bulan. Bukan hanya Rp 150.000 per bulan," tambahnya  saat berbicara pada 90 Minutes Seminar on Knowledge Partnership dengan tema ''Menyikapi Kebijakan BBM di Indonesia", di ruang Multimedia UGM..
Seperti diketahui, setiap terjadi kenaikan harga minyak dunia, yang memicu membengkaknya jumlah subsidi dalam APBN, pemerintah selalu mewacanakan program pembatasan pemakaian BBM bersubsidi dan program pengembangan bahan baku alternatif (BBA). Namun, kedua program tersebut tampaknya hanya sebatas wacana saja.
Ujung-ujungnya, pemerintah selalu memilih alternatif kebijakan yang paling gampang ditempuh, yakni penaikan harga BBM bersubsidi. Ironisnya, setelah penaikan harga BBM bersubsidi diputuskan, pemerintah seakan melupakan begitu saja kedua program tersebut.
"Jika tahun berikutnya terjadi lagi kenaikan harga minyak dunia, pola kebijakan serupa terulang kembali, seperti yang tengah terjadi pada 2012 ini," papar Dosen Sekolah Vokasi itu,

Ditambahkan di satu sisi, rencana pembatasan itu akan menghemat subsidi BBM sekitar Rp 165,3 triliun. Namun, dengan persiapan yang teramat minim dikhawatirkan rencana itu akan lebih banyak mendatangkan madharat daripada manfaatnya.
Di tengah ketidakberdayaan Pertamina dalam menyediakan kebutuhan Pertamax, akan memaksa bangsa ini semakin tergantung kepada komoditas impor. Pasalnya, konsumsi premium sudah mencapai sekitar 23,2 juta kilo liter per tahun, sedangkan produksi Pertamax dari kilang Pertamina hanya mencapai 600 ribu kilo liter per tahun.
"Akan tidak terelakan lagi, kebijakan pembatasan BBM subsidi dengan migrasi ke Pertamax meningkatkan impor Pertamax dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun belakangan ini diurungkan dan beralih ke BBG (bahan bakar gas),'' katanya.